Skip to content

Hukum Perikatan

April 19, 2012

C. HUKUM PERIKATAN

1. Definisi

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak

dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang

lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

1. Hubungan hukum

2. Kekayaan

3. Pihak-pihak, dan

4. Prestasi.

Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas

masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada

pihak lainnya.

Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum

memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu

hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran- ukuran

(kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak

kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari

perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak

kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan

bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu

tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak

memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

2. Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian ;

2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam

Undang- undang semata- mata;

Undang- undang karena perbuatan manusia yang

Halal ;

Melawan hukum;

3. Jurisprudensi;

4. Hukum tertulis dan tidak tertulis;

5. Ilmu pengetahuan hukum.

3. Jenis Perikatan

 

Perikatan untuk memberi sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen)

dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen)

dinamakan perikatan negatif

 

2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan

a. perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk atau solidair) ;

b.perikatan pokok dan tambahan ( principale dan accessoir) ;

 

3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:

a. perikatan dengan ketetapan waktu;

b.perikatan bersyarat.

Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang

dikenal Ilmu Hukum perdata, maka undang- undang membedakan jenis perikatan sebagai

berikut:

1. Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;

2. Perikatan bersyarat;

3. Perikatan dengan ketetapan waktu;

4. Perikatan mana suka (alternatif);

5. Perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk, solidair);

wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam, yaitu :

– Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;

– Debitur terlambat memenuhi perikatan;

– Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan

karena ketika mengadakan perjanjian pihak- pihak tidak menentukan waktu untuk

melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan

prestasi ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.

Pernyataan Lalai (ingebreke stelling)

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta

ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya.

Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang- undang menentukan bahwa

debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebreke stelling).

“Lembaga “Pernyataan Lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada

sesuatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (pasal 1238 KUH Perdata).

“ yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini

menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan” (pasal 1238 KUH Perdata)

Bentuk- bentuk pernyataan lalai bermacam- macam, dapat dengan :

 

1. Surat Perintah (bevel)

yang dimaksud dengan surat perintah ( bevel) adalah exploit juru sita. Exploit adalah

perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Didalam praktek, yang

ditafsirkan dengan exploit ini adalah “salinan surat peringatan” yang berisi perintah tadi,

yang ditinggalkan juru sita pada debitur yang menerima peringatan. Jadi bukan perintah

lisannya padahal “turunan” surat itu tadi adalah sekunder.

 

2. Akta Sejenis (soortgelijke akte)

Membaca kata- kata akta sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud

dengan akta itu ialah akta atentik yang sejenis dengan exploit juru sita.

 

3. Demi Perikatan Sendiri

Perikatan mungkin terjadi apabila pihak- pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya

kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan

ketentuan waktu.

Secara teoritis suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu

waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

 

-Perikatan Bersyarat

“ Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan

datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan

hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya

peristiwa tersebut” (pasal 1253 KUH Perdata).

Perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni yaitu perikatan yang tidak

mengandung suatu syarat.

Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan. Undang- undang menentukan

syarat- syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perikatan, yaitu:

1.bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan ;

2.bertentangan dengan kesusilaan ;

3.dilarang undang- undang ;

4.pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.

Salah satu syarat yang penting didalam perjanjian timbal balik adalah ingkar janji.

“Ingkar Janji adalah syarat batal” (pasal 1266 KUH Perdata).

Syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik. Jika syarat batal itu

terjadi, perjanjian tidak batal dari segi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan

kepada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan walaupun ingkar janji sebagai

syarat batal dicantumkan didalam perjanjian.

 

-Perikatan Alternatif

Dalam perikatan alternatif debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang

yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang

untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.

Hak pilih ada pada yang berpiutang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada

yang berpiutang.

 

Perikatan alternatif menjadi murni jika salah satu dari barang- barang yang dijanjikan

hilang.

1. “ jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok

perikatan “( pasal 1274 KUHPerdata).

2. “ jika salah satu barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah” (pasal 1275

KUH Perdata).

3.“ jika salah satu barang yang dijanjikan karena kesalahan yang berutang tidak lagi

dapat diserahkan” (pasal 1275 KUH Perdata)

 

 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: