Skip to content

Hukum Dagang

May 1, 2012

Hukum Dagang Adalah hukum perikatan yang timbul khusus di lapangan perusahaan

Perikatan

        Perikatan (verbintenis) menurut buku III KUHPerdata adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua orang yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan ada 2 Macam

        1. Perikatan Karena Perjanjian

        2. Perikatan Karena Undang-Undang

Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian:

        Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (1338 KUHPer)

Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

Misalnya :

         Asuransi,

         Perseroan Firma,   

         Perjanjian Pengangkutan Udara, dll.

 

Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain (Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan)

Perikatan  Yang Lahir Karena Undang-Undang:

Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang(1352 KUHPerdata)

        Note: disyaratkan adanya kenyataan hukum(rechtfeit )baik berupa peristiwa hukum atau akibat perbuatan manusia (R.Setiawan, Hukum Perikatan, hlm 70)

Perdagangan            Perusahaan

        Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

        Istilah Perdagangan yang dihapus diganti dengan istilah  Perusahaan misalnya pada pasal 6,16,20,36 KUHD, tetapi istilah tersebut tidak didefinisikan/diberikan penafsiran resmi dalam KUHD

Kitab Undang-undang Hukum Perdata seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini (KUHD) tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.”  (Pasal 1 KUHD)

 

 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: